DUNIA KAMPUS PENJARA BAGI KREATIVITAS

Welcome

Gerakan moral wujud kepedulian akan mekanisme perubahan yang berlarut-larut dalam ketidakpastian. Masyarakat partisipatif adalah wujud dari hilangnya budaya pesimisme dan apatisme

"Apakah Tuhan Telah Mati"

Kategori: Artikel Sosial Budaya
Diposting oleh revolusi_jalanan pada Senin, 01 Maret 2010

oleh : Abdul Kholek, Sosiologi 04

Sebuah analogi yang cukup menggelitik dan bisa dikatakan cukup radikal, ketika manusia mengatakan bahwa Tuhan telah mati. Inilah sebuah realitas dalam dunia baru di era modernis, peradaban mesin dan dunia maya telah mengalahkan realitas yang sesungguhnya. Realitas semu itulah sebutan menjadi jargon peradaban kini. Manusia tenggelam bahkan ditenggelamkan oleh hal-hal yang terlalu rasional menurut standar mereka.


Ketika stadar rasional menjadi urutan utama dalam menilai kehidupan di era ini, maka bermunculan anti terhdap yang bersifat irasional. penyerangan terhadap relegiusitas merupakan sebuah kemajuan manusia di puncak peradaban yang mereka ciptakan sendiri. menghilangkan yang tidak rasional dari sendi-sendi kehidupan masyarakat modern menjadi tanggung jawab besar para punggawa dan pengagung modernis. Dan bahwan keyakinan akan Tuhan di pertanyakan hari ini. Sebuah ungkapan sederhana "Tuhan Telah Mati" tetapi memunculkan perdebatan yang cukup panjang. kaum religius dari berbagai keyakinan yang irasional, menolak keras analogi nakal tersebut.

Kaum revolusioner dan pembaharu tersebut dengan semangat rasionalitas dan mengagungkan realitas yang mereka ciptakan sendiri. Telah membuat mereka semakin yakin akan kebenaran asumsi mereka. Karl Menheim dalam bukunya "Utopia dan Ideologi" mengatakan bahwa suatu wacana yang berkembang merupakan sebuah virus yang menyerang kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dan menjadi hal yang wajar ketika mereka beranggapan kebenaran ada di pihak mereka, begitu juga dengan pihak yang lainnya.

Pertentangan Ideologi merupakan perang dingin yang terus berlangsung, keruntuhan komunis, keruntuhan kapitalisme, di era ini menjadi bukti akan terbatasnya sesuatu yang dianggap ideal oleh manusia. Inilah salah senjata kaum religius menentang anggapan Tuhan telah mati. Mereka mengatakan tidak adanya konsep dan asumsi manusia yang dapat dipertanggunggjawabkan sebagaimana dengan teks-teks narasi kuno kitab yang mereka yakini. Campur tangan Tuhan adalah mutlak pasti ada di luar pengawasan peralatan modern yang dapat mendeteksi sekecil atom sekalipun.

Lalu mengapa hari ini dunia tidak pernah sepi dengan kekacauan, pembunuhan, pemerkosaan, perang etnis, perang agama hal ini karena kita tidak bisa berpikir mengedepankan rasionalitas. inilah akibat masih teguhnya mereka di bagian timur memegang prinsif yang tidak rasional.

Bangsa Indonesia bagian dari sisa peradaban kuno yang masih tersisa. Masyarakatnya yang sebagain besar adalah komunitas etnik yang primitive, sehingga pola-pola dan daur ulang kehidupan yang irasional masih mendominasi. Penduduk yang sebagian besar adalah muslim, menjadi tempat berkembang subur berbagai aliran yang berasaskan perpaduan irasional stadium empat. Lalu kemankah peran tunggal dari Tuhan inilah fenomena yang mulai terlupakan. Berbagai bencana dan pertikaain alam dan produk manusia semakin marak muncul kepermukaan, mengalahkan tatanan dan harapan ideal akan bangsan yang damai.

Perkembangan bangsa ini yang terkesan dipaksakan menuju masyarakat modern. Masayarakat kubu yang dipaksa untuk memakai baju, masyarakat desa yang dipaksa harus meninggalkan kampung, inilah gambaran yang tidak dapat kita elekkan. Kemajauan merupakan suatu konsep iedal yang akan selalu dipaksakan di negeri ini.

Tuhan Telah mati, sebuah fesimistis akan hadirnya perubahan. walaupunn tidak ada yang tidak mungkin...

Manusia sudah berdiri diatas sketsa tanpa gambar, di bumi yang semakin mencekam.
Manusia sudah kehilangan akan sehat, karena lamanya otak mereka tidak dipakai.
Manusia menjadi Tuhan bagi mereka sendiri, kerana kepuasan yang tidak pernah mereka dapatkan.
Manusia menjadi raksasa besar dan terkadang menjadi sebuah burang beo yang hanya berbicara tanpa nada.
Itulah manusia kini... Menciptakan Tuhan Sendiri
dan apakah Benar Tuhan Telah Mati...!!!!

Baca terus » | PDF | DOC | DOCX | Komentar (2) | Senin, 01 Maret 2010 Post to Twitter Post to Facefook

ANALISIS KEBIJAKAN “RELOKASI PKL DI PASAR 16 ILIR KE PASAR RETAIL JAKA BARING PALEMBANG” (Peraturan Wali Kota Palembang No 5.a. Tahun 2005)

Kategori: Artikel Politik dan Kebijakan
Diposting oleh revolusi_jalanan pada Senin, 01 Maret 2010

OLeh : Abdul Kholek, Sosiologi 04

1. Citra Buruk Sektor Informal.

Menurut Sethurman dalam Damsar (2002 : 142) kriteria utama sektor informal adalah mudah masuk kedalam aktivitas tersebut, usaha milik keluarga, beroperasi dalam sekala kecil, intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana, sehingga sektor ini menjadi pilihan pekerjaan yang cukup rasional bagi masyarakat perkotaan.

Sektor informal dianggap sebagai manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di wilayah perkotaan. Mereka yang memasuki kegiatan usaha berskala kecil di kota, bertujuan mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan (Pramono, 2003 : 25). Nampaknya sektor informal merupakan pilihan yang paling rasional dan mudah dimasuki bagi kaum marginal, untuk bertahan hidup di kota (economical survive strategy) yang bukan hanya sekedar kompetitif, tetapi membutuhkan tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu.

Sektor ekonomi informal diperkotaan merupakan klaster masyarakat yang cukup rentan terkena imbas dari berbagai kebijakan. Pada umumnya sektor ini merupakan ruang terbuka bagi kelompok marjinal kota untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan dalam batas subsistensi. Mereka adalah pedagang kaki lima, pedagang asongan, buruh dan lain sebagainya.

Keberadaan pedagang kaki lima sebagai pelaku kegiatan ekonomi marginal (marginal economic activities), biasanya memberikan kesan yang kurang baik terhadap kondisi fisik kota. Misalnya kesemrawutan, jalanan macet, kumuh dan lain sebagainya. Kondisi ini menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk melakukan penggusuran ruang publik kaum marginal. Pada akhirnya akan mematikan sektor perekonomian, sosial, politik dan budaya mereka. Kaum marginal mereka menjadi kelompok yang dimarjinalkan teralienasi, dari kahidupan dan inilah gambaran dari kebijakan yang tidak memihak pada masyarakat sipil. Menurut Justin negara merupakan pelaku kekerasan secara sitemik, masyarakat marginal adalah korbannya.

2. Membangun dan Menggusur (Realitas Pembangunan)

Kota mengalami perkembangan sangat cepat di tengah arus globalisasi dewasa ini. Tingginya arus urbanisasi sebagai salah satu masalah bagi kota. Munculnya pemukiman-pemukiman kumuh (slum area), pedagang kaki lima, meningkatnya tindak kejahatan dan lain sebagainya, menjadi permasalahan pelik dan tak terpecahkan. Kejadian seperti ini dialami oleh mayoritas Negara berkembang.

Pembangunan fisik biasanya menjadi prioritas utama dalam berbagai program pembangunan yang dilakukan. Sehingga berimplikasi pada tidak humanisnya suatu program pembangunan. Membangun dan menggusur menjadi dua hal yang tak terpisahkan dalam perkembangan kota dewasa ini.

Pembangunan melalui penggusuran merupakan sebuah kebijakan yang tidak memperhatikan kaum marginal sebagai warga Negara yang berhak dilindungi. Sepertinya pembangunan dalam perspektif konvensional masih mendominasi berbagai kebijakan yang menyangkut kaum marginal saat ini. Walaupun pembangunan tipe itu sudah tidak relevan diterapkan dewasa ini.

Ada tiga indikator yang seharusnya menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan yaitu :

1. Economic growth (Meningkatkan pertumbuhan ekonomi)

2. Social equity (Pembangunan yang berkeadilan)

3. Environmental protection (pembangunan yang ramah lingkungan)

Ketiga indikator dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah suatu kesatuan tujuan yang harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan.

Lalu apakah ”Peraturan Wali Kota Palembang No 5.a. Tahun 2005. Tentang relokasi atau penggusuran PKL di Pasar 16 Ilir ke Pasar Retail Jakabaring Palembang”, sudah memenuhi prasyarat pembangunan yang berkelanjutan ?. Inilah masalah yang akan diangkat dalam analisis ini, untuk menganalisis digunakan perbandingan pra relokasi dan pasca relokasi, dengan tolak ukur ketiga indikator pembangunan berkelanjutan diatas.

3. Dampak Relokasi “Tolak Ukur Pembangunan Berkelanjutan (Sustinaible Development)

Tentunya kebijakan tersebut memiliki efek atau dampak bagi pedagang kaki lima itu sendiri dan juga bagi lingkungan. Dua kriteria yang digunakan yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu bagaimana dampak terhadap PKL dalam hal peningkatan ekonomi, rasa keadilan dan eksternal yaitu bagaimana keterkaitannya dengan lingkungan.

Dampak yang muncul pasca relokasi yaitu terbagi menjadi tiga sub dampak yaitu ; pertama dampak sosial ekonomi, kedua sosial budaya dan ketiga dampak terhadap lingkungan. Tiga sub dampak tersebut dilihat dari kacamata positif dan negatif sehingga akan lebih berimbang memberikan penilaian.

Adapun dampak sosial ekonomi dan sosial budaya yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status PKL menjadi pedagang legal, menurunnya budaya premanisme (keamanan pasar stabil). Dampak negatif yaitu menurunnya modal dan pendapatan, meningkatnya biaya operasional, menurunnya aktivitas pasar (produksi, distribusi dan konsumsi), melemahnya jaringan sosial (pelanggan), dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok kelompok sosial non formal. Dampak terhadap lingkungan memberikan implikasi yang positif yaitu tertatanya lingkungan dengan baik, dengan pengolahan limbah pasar, penghijauan sekitar pasar reloksi, sehingga lingkungan pasar menjadi asri dan tidak terlihat kesan kumuh (ramah lingkungan).

Kebijakan tersebut tidak dapat digolong sebagai kebijakan pembangunan berkelanjutan, karena dari tiga syarat hanya satu syarat yang terpenuhi yaitu ramah lingkungan (environmental protection) atau tidak terjadinya degradasi lingkungan. Sebaliknya peningkatan ekonomi (economic growth) dan keadilan (social equity) tidak terpenuhi. Lalu apakah yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam bahasan berikut akan diberikan rekomendasi untuk mengarah ke pembangunan yang berkelanjutan (Sustinaible Development).

4. Rekomendasi “Membangun Tanpa Menggusur”

Pembangunan tanpa menggusur hanyalah sebuah wacana dan pemanis janji kapanye para politikus. Nyatanya kebijakan terhadap sektor informal perkotaan, selalu dikaitan dengan penggusuran. Negara adalah musuh yang paling ditakuti oleh para pedagang kaki lima. Raziah-raziah dan perampasan barang dagangan menjadi fenomena yang selalu hadir di daerah perkotaan. Inilah warna dari ketidakadilan, penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap pelaku sektor informal menjadi hal yang wajar karena mereka juga sudah di labelkan sebagai pembangkang dan perusak keindahan kota.

Kembali kebahasan awal, berdasarkan jenis-jenis dampak yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Ada beberapa rekomendasi sebagai masukan untuk mengarahkan pada terbentuknya pembangunan yang berkelanjutan, yiatu :

1. Pembetukan tim pemantauan perkembangan pasar :

a) Tim sebagai mediator antara pemerintah (Pengambil Kebijakan) dengan kelompok yang terkena kebijakan (PKL). Menampung aspirasi pedagang serta menyalurkannya.

b) Tim sebagai wadah yang secara tidak langsung menjembatani antara pengambil kebijakan dengan objek kebijakan. Sehingga kedepan melahirkan kebijkan yang responsif, aquitable, yang intinya memihak pada masyarakat

2. Aksi responsif :

Pertama pendampingan dan pemberdayaan terhadap pedagang khususnya pedagang kecil. Kedua batuan modal dan subsidi tempat berjualan atau lapak bagi pedagang kecil. Ketiga memberikan kebebasan kepada pedagang untuk membentuk perkumpulan pedagang, sehingga control dari bawah akan tetap berjalan. Keempat Pelatihan kepada pedagang mengenai manajemen kewirausahaan, dan lain sebagainya

Baca terus » | PDF | DOC | DOCX | Komentar (5) | Senin, 01 Maret 2010 Post to Twitter Post to Facefook

KENDARAAN POLITIK PILKADA

Kategori: Artikel Politik dan Kebijakan
Diposting oleh revolusi_jalanan pada Senin, 01 Maret 2010

(OLeh : Abdul Kholek, Sosiologi 04)


Belakangan ini sejak munculnya era reformasi serta bergulirnya program otonomi daerah dan terjadinya perubahan terhadap sistem politik di Indonesia terutama mangenai tata cara pemilihan presiden dan wakilnya, sampai pada kepala-kepala pemerintahan di daerah, yang dulunya dipilih oleh MPR untuk presiden / wakilnya dan DPRD untuk memilih kepala daerah , dan sekarang beralih pada suatu cara yang dinggap lebih demokratis yaitu pemilihan secara langsung oleh rakyat, dari perubahan cara seperti ini, bisa di lihat semakin besarnya peran rakyat dalam kehidupan bangsa dan negara ini, dimana mereka terlibat langsung dalam kanca perpolitikan walau hanya dalam politik pasif

Seiring perubahan sistem perpolitikan di negara ini, terjadi pula perubahan teknik, atau strategi-strategi politik yang di mainkan para pemegang kekuasaan dan juga para oposisinya.
Hal ini terlihat jelas dengan menjamurnya kelompok-kelompok etnosentrisme, yang muncul kebanyakan baru-baru ini, fenomena ini sangat menarik satu hal yang sering mendapat sorotan dari para analisis bahwa timbulnya kelompok ini di sebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang berperan di belakangnya yaitu kepentingan politik.

Kelompok etnosintrisme bisa juga di katakan sebagai kelompok kepentingan, karena kelompok ini diciptakan untuk mempertahankan, atau mewakili sikap-sikap terbatas atau khas
( Rafael Raga Maran, hal, 149 ), hal utama yang menjadi landasan pembentukan kelompok ini yaitu demi kepentingan-kepentingan kedaerahan, memajukan daerah dan lain-lain, inilah hal yang mendasari terbentuknya kelompok kedaerahan, tetapi pada kenyataannya kelompok ini merupakan suatu rekayasa politik dari actor-aktor politik untuk menarik dukungan dari rakyat, missal sebagai contoh salah satu kelompok etnis yang baru satu tahun terbentuk yaitu Front Pemuda Dan Mahasiswa Besemah Bersatu (FPMBB), ternyata pemprakarsa serta menjadi penaungnya adalah pemerintah kota pagar alam yaitu Walikota.

Begitu juga dengan kelompok-kelompok kedaerahan yang lain, dari sini sudah sangat jelas bisa terbaca oleh kita semua, baik dari masyarakat lapisan atas, ataupun dari lapisan bawah, bahwa pembentukan kelompok ini adalah suatu rekayasa atau permainan politik sebagai strategi untuk mendapat dukungan dalam PILKADA yang akan dilakukan dalam beberapa tahun kedepan, hal ini juga sejalan dengan pendapat dari beberapa elemen masyarakat, yang di tanya mengenai tanggapan mereka terhadap pembentukan kelompok etnis yang banyak bermunculan dewasa ini, kebanyakan mereka memberi jawaban yang sama bahwa kemunculan kelompok tersebut adalah suatu politik untuk menarik perhatian rakyat di dalam PILKADA ( Abdul Kholik, 2006)

Menurut Dekan FISIP Undip Abdul Khohar Badjuri, 2002. dalam Suara Merdeka ia mengatakan bahwa menjamurnya gejalah etnosintrisme di berbagai daerah merupakan suatu fenomena social sebagai akibat dari Otonomi Daerah, gejalah ini tidak dapat di elakkan lagi sebagai respon dari elit politik daerah , untuk mendapat dukungan dari rakyat demi kepentingan politik mereka ( Suara Merdeka :2002), dari beberapa penjelesan diatas sudah sangat jelas sekali akan adanya hubungan antara pembentukan kelompok etnosentrisme dengan kepentingan politik tertentu.

Munculnya kelompok-kelompok primordial atau etnosentris, ternyata telah mengakibatkan berkembangnya sikap fanatisme yang berlebihan terhadap suku, ras, agama dan juga daerah, di dalam masyarakat, dari sudut pandang fsikologis fanatisme merupakan suatu sikap seseorang tidak mampu memahami apa-apa yang ada diluar dirinya, tidak faham terhadap masalah orang lain, berpikiran negative terhadap orang lian dan lain-lain ( Agus Syafii, 2006 ), dalam tinjauan sosiologis fanatisme telah melahirkan konsep “ingroup” dan “outgroup”. Menurut Dr Yudi Latif, 2005. kekerasan yang mewarnai Indonesia dewasa ini adalah buah dari fanatisme, Secara tidak langsung dengan berkembangnya sikap fanatisme dan terkotak-kotaknya masyarakat dalam berbagai kelompok kedaerahan maka akan berakibat pada terjadinya perpecahan dalam masyarakat, serta sangat rawan sekali terjadi gesekan-gesekan budaya yang berujung pada konflik antar daerah yang akahirnya dapat manggoyahkan integrasi bangsa.

Kelompok kedaerahan yang awalnya di ciptakan sebagai kendaraan politik dari para actor politik daerah, telah menjelma manjadi kekuatan besar yang mengancam integrasi / persatuan dan kesatuan bangsa, dan telah mangeser cita-cita para pejuang dan pendahulu negeri ini untuk menjadikan bangsa ini bersatu padu dalam naungan pancasila dan UUD 1945.

Baca terus » | PDF | DOC | DOCX | Komentar (2) | Senin, 01 Maret 2010 Post to Twitter Post to Facefook



Aku ingin menjadi orang bebas...dengan kayakinanku akan kebenaran...